▪Hindia Belanda - 4 Milyar USD
▪Soekarno - 2.3 Milyar USD
▪Suharto - 61 Milyar USD
▪Habibie - 8.5 Milyar USD
▪Gus Dur - (minus) 3.76 Milyar USD
▪Mega - 11 Milyar USD
▪SBY - 211 Milyar USD
▪Jokowi - 10.5 Milyar USD
Hutang yg 211 milyar USD, tdk ada hasil apa2, digunakan utk impor dan korupsi. Kok gak pada rame ?
Sedangkan yg 10,5 milyar, utk bangun infra struktur dimana-mana, kok jadi masalah.
Memang, beberapa orang kita mikirnya sudah kebolak-balik 😪
http://mobile.seruu.com/utama/sketsaindonesia/artikel/siapa-raja-hutang-sesungguhnya
#Viralkan!
Penyebab Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Merosot Paska Reuni 212
Akurat
2018/12/19 20:58
Ikuti
Calon Presiden No urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pidato di hadapan jutaan umat muslim dalam aksi reuni 212 di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Penyelenggaraan reuni ini merupakan kali kedua setelah juga dilakukan pada 2017 yang dikuti dari 21 Provinsi di Indonesia. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto
AKURAT.CO, Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyimpulkan bahwa Reuni Aksi 212 tidak berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat Pilpres 2019. Justru, paska Reuni 212 elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga menurun.
Survei dilakukan pada 5-12 Desember 2018 kepada 1.200 responden. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah 2,8%.
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, pada November 2018 elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin 53,2 persen. Sementara elektabilitas Prabowo-Sandi sebesar 31 persen. Sedangkan paska reuni 212, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54 ,2 persen dan Prabowo-Sandi 30,6 persen.
"Pasca reuni 212, elektabilitas kedua Capres tidak banyak berubah dan cenderung stagnan," kata Adjie saat memaparkan hasil surveinya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Pusat, Rabu (19/12).
Adjie menyebut ada lima pengaruh yang membuat elektabilitas Prabowo-Sandiaga menurun paska Reuni Aksi 212. Pertama, mayoritas pemilih yang suka dengan Reuni Aksi 212 sulit dipengaruhi pernyataan Habib Rizieq Syihab (HRS), terutama terkait soal NKRI bersyariah dan seruan ganti presiden. Masih kata Adjie, responden yang menyatakan suka terhadap Reuni 212 hanya 12,8 persen yang mendukung pernyataan 2019 Ganti Presiden.
"Kedua yang kita lihat adalah ada pemilih yang datang ke Prabowo dan ada yang pergi ke Prabowo. Yang datang ke Prabowo terutama PA 212 dan FPI. Kemudian yang pergi dari Prabowo NU, Muhammadiyah, Ormas Islam lainya, dan yang tidak merasa dari Ormas Islam manapun," ujarnya.
Ketiga, kata Adjie, kepuasan responden atas kinerja Jokowi umumnya masih tinggi. Penilaian atas kinerja Jokowi sebagai presiden tidak banyak berubah sebelum ataupun sesudah Reuni Aksi 212 dan publik diketahui masih tetap puas di angka yang cukup tinggi, yakni sebesar 72,1 persen.
Keempat, Ma'ruf Amin dianggap menjadi jangkar Jokowi untuk pemilih muslim. Sekitar 65,8 persen pemilih setuju bahwa simbol Islam tidak bisa digunakan untuk menggerus dukungan terhadap petahana. Mengingat Jokowi memilih ulama sebagai wakilnya.
Kelima, responden menilai Jokowi bukan musuh Umat Islam. "Oleh karena itu, gerakan Reuni Aksi 212 tidak bisa digunakan untuk menjadikan Jokowi Musuh bersama," ujarnya.
Viralkan teman-teman
SABTU, 3 Maret 1973. Sejarah mencatat Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulphur, (sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat) sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Saat memberikan pidato sambutan, Soeharto begitu sumringah.
Bagi Soeharto, gelontoran uang yang diinvestasikan Freeport ke bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanam-penanam modal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaannya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal disitu.
Tapi taukah anda?
Semua Itu adalah Petaka bagi Rakyat Papua
Pegunungan Erstberg tak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Grasberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Grasberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Lewat kontrak karya berdasarkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang diizinkan pemerintah Soeharto, Freeport memiliki hak istimewa untuk merambahnya.
Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli dari suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungme sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Grasberg dianggap suci. Puncak Grasberg dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amungme sangat menghormati kawasan keramat itu.
Terjadi konflik, Amerika pun tak peduli. Bersama Soeharto, mereka membantai anak Indonesia di Papua, yang saat itu menentang mereka, Kebun dan rumah-rumah dihancurkan, sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang meninggal di Tembagapura sebanyak 900 orang. Para saksi lapangan memperkirakan dua kali lipatnya
Berapa keuntungan Soeharto? Dan berapa keuntungan Amerika?
Selama 14 tahun pertama beroperasi Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 milyar dolar AS. Sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 milyar dolar AS. Sejak 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5 sampai 7 juta dolar AS tiap tahun.
Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS berdasarkan Kepres No. 92/1996.
Pada 1996, sekira 2000 personel dari kesatuan Kopassus dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto demi menjaga Freeport. Untuk itu, Freeport memberikan lagi dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar AS. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeduk emas lebih banyak lagi demi target mendapatkan superprofit.
Sebaliknya, bagi Soeharto, Freeport adalah pendulang uang yang harus diamankan dari apapun.“Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan,”
Saya jadi paham, mengapa Jokowi ketika turun kepapua, orang papua-pun berkata, Kalau Presiden mau ke papua, itu anggap saja tuhan mau turun, hanya Jokowi yang berani ke papua. Sebelumnya saya tidak mengerti, mengapa demikian? Terjawab sudah sebabnya, karena catatan hitam Soeharto terhadap Papua begitu kelam, begitu juga dengan mantan militer lainnya yang semua punya sejarah yang sama! Menyedihkan sekali.
Alhamdulilah, kini negara kita, tanpa adanya pungli (pungutan liar) lagi yang dilakukan oleh Presiden Luar Biasa yang begitu jahatnya itu, rakyat papua berhak merdeka. Karena Indonesia kini benar-benar memerhatikan mereka.
Freeport untuk Indonesia
Satu lagi janji dan visi Presiden Jokowi terwujud, atas kerja keras Tim INALUM, didukung kerja sama yang kompak dari Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dan dorongan semua masyarakat Indonesia! 🇮🇩
Kita saksikan bersama finalisasi Divestasi Saham Freeport di mana akhirnya Pemerintah Indonesia, lewat INALUM akan memiliki saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sejumlah 51% setelah selama ini kita hanya memiliki PTFI sebesar 9%.
Sejak Kontrak Karya I di tahun 1967, melewati berbagai kasus dan isu serta 6 presiden, baru sekarang di tahun ke 51 Freeport kembali ke pangkuan ibu pertiwi sehingga manfaat dari sumber daya alam mineral ini bisa benar2 menjadi berkah bagi masyarakat lokasi di Papua dan seluruh bangsa Indonesia.
Karena Jokowi yang benar-benar cinta terhadap rakyatnya, tanpa memikirkan pamrih ataupun timbal balik, dimana ia punya kesempatan saat ini untuk berbakti pada negara, ia lawan semua mafia-mafia brengsek itu, yang sekarang, karena Jokowi terlalu berani, mafia-mafia itupun makin kepanasan dengan ulah Jokowi, Rokan sudah diambil alih, kini Freeport sudah jelas milik anak negeri.
Nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Sebarkan artikel ini agar semua tau sejarah Indonesia.
Prabowo marah besar. Pasalnya kehadirannya pada reuni 212 yang dihadiri 40 ribu peserta itu TIDAK diliput media. Reuni akbar yang diklaim Prabowo 11 juta itu seharusnya diliput sebesar-besarnya. Kegiatan itu seharusnya dijadikan sebagai headline media-media.
Faktanya reuni 2 Desember 2018 tak diliput oleh sebagian besar media mainstream. Pemberitaannya sepi. Padahal Prabowo SUDAH bermimpi. Ia ingin disorot media secara besar-besaran. Wajahnya di atas panggung 212 menghiasi koran, majalah, layar televisi, website online, beranda media sosial, selama berhari-hari.
Akan tetapi mimpi Prabowo itu sirna, tak pernah terwujud. Prabowo gagal. Ia pun marah kepada dua pihak. Pertama, ia marah kepada media dan semua wartawan. Kedua, ia marah kepada Jokowi yang dituduhnya berada di balik sepinya pemberitaan media terhadap dirinya.
Lalu mengapa media TIDAK meliput Prabowo pada reuni 212 itu?
Pertama, reuni 212 itu sendiri SUDAH salah istilah. Dari zaman kuno, zaman baheula sampai zaman digital ini, istilah reuni belum tercemar dan terdegradasi maknanya. Istilah reuni dipakai oleh sekelompok orang yang SUDAH selesai belajar atau latihan pada tahap tertentu dan ingin kembali bernostalagia setelah beberapa tahun.
Faktanya reuni 212 itu adalah sebuah aksi demonstrasi. Demonstrasi penggulingan pemerintah yang sah. Dari sejarah demo 212 itu sebelumnya, terlihat dan terarah tujuannya yakni untuk melengserkan Jokowi lewat Ahok. Dan demo menggulingkan pemerintah, jelas TIDAK mengenal istilah reuni sampai kiamat dunia sekalipun.
Jelas media TIDAK mau dibohongi oleh istilah reuni yang salah kaprah itu. Media TIDAK rela dikangkangi oleh sebuah istilah ngawur. Media juga TIDAK mau menjadi bagian dari aksi merongrong pemerintah yang secara konstitusional. Media ingin menjaga jarak.
Kedua, kegiatan 212 itu sama sekali TIDAK bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Buktinya, setelah reuni itu tak ada dampak apapun bagi kemajuan bangsa. Malah kegiatan 212 itu berpotensi memecah belah bangsa. Bendera-bendera HTI menyusup bersama bendera tauhid berkibar dimana-mana. Sementara bendera merah-putih sebagai pemersatu bangsa dikerdilkan.
Media tertarik meliput kegiatan 212 itu jika terkait dengan prestasi bangsa, terkait dengan kemajuan yang telah dicapai di bidang teknologi, riset, atau kegiatan lainnya yang mempersatukan bangsa. Faktanya kegiatan 212 itu sarat dengan provokasi, penghinaan kepada pemimpinnya sendiri.
Ketiga, saya pernah bertemu 1-2 orang pemimpin redaktur media besar mainstream. Menurut pengakuan mereka, sebetulnya TIDAK ada media yang netral. Media cenderung berpihak. Filosofi itu berlaku di seluruh dunia. Berpihak kemana? Berpihak kepada kebenaran, keadilan dan kedamaian.
Media berpihak kepada pemerintah yang sah. Media berpihak kepada pemimpin yang bersih, anti korupsi, keluarganya bebas dari KKN. Media berpihak kepada pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan berjuang keras untuk kemajuan bangsanya. Dan ciri-ciri seperti ini ada dalam diri Jokowi.
Jokowi mati-matian bekerja keras siang dan malam. Ia memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme yang SUDAH berurat berakar di dalam pemerintahan. Jokowi terus-menerus bertarung memerangi para mafia pangan, minyak, pajak di negeri ini.
Jokowi berusaha keras mengangkat martabat bangsanya sama dengan negara lain. Ia dengan cucuran darah berjuang habis-habisan mengambil alih perusahaan asing yang telah lama mengeruk kekayaan negeri ini.
Media TIDAK akan mengkhianati ketulusan Jokowi. Media akan membela Jokowi yang berada di pihak yang benar. Itulah yang saya sebut media cenderung berpihak. Media akan berpihak kepada yang benar.
Saya sebagai penulis Seword juga dan penulis lainnya cenderung berpihak kepada yang benar, kepada orang BENAR, kepada pemerintah yang sah, kepada pemerintah yang berjuang mempertahankan NKRI. Membela orang BENAR adalah tugas utama media.
Prinsipnya JANGAN membiarkan Jokowi yang benar berjuang sendirinya. JANGAN membiarkan Jokowi bertarung sendirian melawan para mafia, pengkhianat, perusak bangsa, perongrong Pancasila, para penculik, pembohong dan penyebar hoax.
Lalu apa taktik jitu yang kena Prabowo sampai ia marah besar kepada Jokowi?
Taktik babat alas. Jokowi sukses merangkul semua media besar. Ia berhasil menyamakan visi dan misinya dengan media. Media paham dan sangat paham ketulusan hati Jokowi dalam membangun bangsa ini.
Media tahu benar jejak rekam Jokowi dan keluarganya. Jokowi sangat bersih dari korupsi. Ia dan keluarganya menjauhi KKN yang sangat subur di zaman Soeharto. Media paham dan mengapresiasi kerja keras Jokowi yang bolak-balik mengunjungi seluruh negeri. Media paham energi besar Jokowi yang terus mengawasi pembangunan infrastruktur yang sangat penting bagi bangsa ini.
Pemimpin media-media besar seperti Surya Paloh, Harry Tanoe, Erick Thohir, Aburizal Bakri, Yakob Oetama, Gunawan Muhammad, Chairul Tanjung berpihak kepada kebenaran. Dan orang benar itu adalah Jokowi.
Jokowi dengan taktik babat alas mampu merangkul mereka dengan baik, tulus dan bersama-sama membangun bangsa ini. Para pemimpin media itu setuju, sevisi, semisi dengan Jokowi. Bergabungnya media ke pihak Jokowi terjadi BUKAN karena Jokowi pintar, BUKAN karena ia telah membeli media. Akan tetapi media ingin membelanya karena ia jelas berada pada jalur yang benar.
Taktik babat alas Jokowi atas media itulah yang kini dirasakan dampaknya oleh Prabowo. Jelas Prabowo sulit merangkul media dan bahkan cenderung memusuhi media dan wartawan. Mengapa? Prabowo telah salah langkah. Ia yang sebelumnya nasionalis tulen kini telah berubah dan menjadi penebeng kaum ekstrimis kanan.
Prabowo SUDAH salah jalur. Ia telah merangkul para mafia, para provokator, para pembohong semacam Ratna Sarumpaet, para pengkhianat semacam Amin Rais. Karena itu media sama sekali TIDAK membelanya.
Benarlah curhat Prabowo. Bahwa media dan wartawan saat ini HANYA dekat-dekat kepadanya untuk meliput keseleo lidahnya, blunder kata-katanya, khayalan fiksinya dan data-data bohongnya. Dan tugas utama media memang memberitakan hal itu dan meluruskannya.
Jadi, tak diliput media, pantaskah Prabowo marah kepada Jokowi dengan taktik babat alasnya atas media?
Tanya kepada kura-kura.
Salam Seword,
Asaaro Lahagu
🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Tahun madu dan hubungan mesra Singapura dengan Indonesia dimulai sejak Lee Kuan Yew berkuasa di Singapura dan Soeharto berkuasa Indonesia. Dilanjutkan dengan pengganti Lee Kuan Yew dan Presiden SBY.
Hubungan manis terganggu sejak Jokowi berkuasa di Indonesia.
Apa saja kebijakan Pemerintahan Jokowi yg mengganggu kepentingan Singapura ?.
1. Pembubaran Petral di Singapura.
- Selama ini semua transaksi ekspor impor migas dan BBM dilakukan di Singapura.
- Perputaran uang di perbankan Singapura dari hasil transaksi 2 juta barrel per hari mencapai 150 juta USD per hari atau sekitar 60 milyar USD per tahun.
- Sekarang transaksi keuangan tersebut berhenti total.
2. Kebijakan menyuling minyak mentah di Indonesia dan pembangunan kilang minyak di Indonesia.
- Selama ini sebagian minyak mentah Indonesia disuling di Singapura serta Indonesia juga mengimpor BBM dari hasil kilang Singapura.
- kebijakan ini membuat Kilang Singapura akan stop berproduksi.
- Industri perkapalan mengangkut migas akan berhenti.
- Pelabuhan Singapura akan berkurang muatannya.
- Bisnis dan keuangan yg berkaitan dengan kilang minyak Singapura dan industri perkapalan tangker Singapura akan hancur.
3. Wewenang jasa pandu kapal di Selat Malaka diambil alih Indonesia (yang selama ini dikuasai Singapura).
- Pendapatan jasa pandu kapal akan masuk ke Indonesia.
- Setiap hari ribuan kapal hilir mudik melalui Selat Malaka.
(Selama ini semua pendapatan jasa pandu masuk ke Singapura).
4. Pembangunan pelabuhan Hub internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara.
- Sekarang semua kapal mother vessel yg lewat Selat Malaka akan singgah di Pelabuhan Kuala Tanjung.
- Ekspor Impor Indonesia tidak perlu pakai kapal feeder ke Singapura lagi.
Sudah bisa langsung tanpa via Singapura.
- Bisnis ekspor impor dan bisnis perkapalan serta pelabuhan Singapura akan hancur.
5. Kebijakan Tax Amnesti Indonesia.
- Uang dan aset warga negara Indonesia di Singapura kena pengampunan pajak di Indonesia dengan membayar kewajiban ke Indonesia.
- Tidak mudah lagi mencuci uang di Singapura.
- Bisnis perbankan dan bisnis properti Singapura akan terganggu.
6. Dimulainya pelaksanan peraturan transparansi bank dan keterbukaan Bank terhadap data nasabah.
- Semua uang hasil kejahatan korupsi, kejahatan ekstra ordinary (extra ordinary crime) dan transnegara akan bisa diambil kembali.
7. Berakhirnya perjanjian wewenang pengaturan udara di Laut Cina Selatan dan perairan Indonesia sekitar selat Malaka yg selama ini dikuasai Singapura.
- Setiap hari sekitar 20 ribu pesawat yg melewati kawasan udara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.
- Semua penerbangan membayar Air Transport Control Fee (ATC Fee) atau Jasa Pandu Udara kepada otoritas bandara Singapura.
- Tarifnya 1 USD per mile. Satu kali pandu pesawat jaraknya sampai 20 - 50 mile
- Diperkirakan Singapura mendapat ATC Fee sebesar 10 milyar USD per tahun.
- Semua ATC Fee akan masuk ke Indonesia.
8. Berakhirnya perjanjian kebebasan pesawat tempur Singapura melakukan latihan terbang tempur dengan negara mitranya di udara laut China Selatan.
- Sekarang semua pesawat Angkatan Udara Singapura bila mau terbang harus ijin Indonesia.
2019 - 2024 Indonesia Maju. hatevan@gmail.com
Muak dengan Politik Kebohongan
https://politikandalan.blogspot.com/2018/10/muak-dengan-politik-kebohongan.html
Saksikan Bedah EDITORIAL MEDIA INDONESIA setiap pagi pukul 07.05 WIB hanya di *METRO TV atau LIVE STREAMING nya melalui mediaindonesia.com/streaming*
Anda bisa menanggapi langsung dan memberikan opini dengan menghubungi 021-58300022, Twitter @mediaindonesia atau kirimkan komentar Anda ke e-mail: _*forum@mediaindonesia.com*
Muak dengan Politik Kebohongan
TENTU bukan tanpa sebab jika Joko Widodo sampai harus menyinggung ketidaknyamanan dia soal politik kebohongan dalam dua kesempatan selama dua hari berturut-turut.
Pertama ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI saat berpidato pada perayaan HUT Partai Golkar, Minggu (21/10). Jokowi meminta para politikus untuk mengakhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri, karena hal itu akan menjebak rakyat yang saat ini tengah membangun.
Alangkah lebih elok dan sehat bila semua pihak menanggalkan kebohongan dan memperkuat politik pembangunan. Sehari kemudian, Senin (22/10), kali ini dalam statusnya sebagai calon presiden, Jokowi mengingatkan para juru bicara dan influencer di tim kampanyenya agar tidak sekali-kali melakukan politik kebohongan.
Ia menegaskan kematangan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik harus dibangun dengan fondasi narasi yang benar dan akurat, bukan di atas tumpukan kebohongan. Ekspresi geram Jokowi terhadap gencarnya sebaran informasi bohong atau hoaks, yang jika dibungkus dalam konteks dan tujuan politik menjadi politik kebohongan, sejatinya mewakili jutaan suara masyarakat Indonesia yang merasakan hal sama.
Harus diakui, hoaks dan ujaran kebencian yang membanjir terutama melalui media sosial telah memberi efek teramat buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Media sosial yang semestinya menjadi sumber informasi dan arena bersosialisasi malah kerap berubah wujud menjadi tempat bersemainya pertikaian dan perceraian antaranak bangsa.
Penyebaran hoaks yang masif juga telah mengubah masyarakat menjadi lebih gampang memercayai apa pun informasi yang mereka dapat sekalipun itu tidak berbasis data dan fakta yang akurat. Pada akhirnya mereka kian mudah pula menyerap hasutan.
Celakanya, di tengah suhu politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2019, ada pihak yang justru memanfaatkan hoaks itu demi kepentingan-kepentingan politik praktis. Mereka bahkan rela membayar produsen hoaks untuk menciptakan informasi-informasi sesat demi memengaruhi sikap politik dan persepsi publik.
Tak jarang, hoaks diorganisasi untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Itulah politik kebohongan. Memuakkan di satu sisi, tapi tetap mendapat ruang di sisi yang lain karena literasi dan pemahaman tentang baik-buruknya media sosial di masyarakat harus diakui masih rendah.
Menjengkelkan bagi sebagian orang, tetapi oleh sebagian yang lain malah dijadikan peluru untuk berkampanye dan memenangkan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti itu, kiranya substansi ajakan Jokowi untuk menyetop politik kebohongan patut kita dukung. Tak perlu diinterpretasikan macam-macam, mestinya seluruh elemen bangsa ini sepakat bahwa politik dan demokrasi kita mesti dijaga dari gulma-gulma yang dapat membuatnya luruh.
Politik kebohongan ialah gulma, bahkan racun, yang bakal menghancurkan demokrasi bila terus dibiarkan merajalela. Kebohongan juga berkait erat dengan kesantunan. Tentu tidak bisa disebut santun bila pemimpin politik, politikus, elite, justru gemar menebar berita dusta sembari menganggap rakyat hanya penonton dagelan yang mudah dibohongi.
Padahal, rakyat juga butuh kesantunan politik. Karena itu, jika kita menginginkan demokrasi di Republik ini bakal bertahan kukuh dan berumur panjang, tidak bisa tidak, pelaksanaannya harus betul-betul steril dari politik kebohongan.
BACA NASKAH LENGKAP:
http://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1514-muak-dengan-politik-kebohongan
LIVE STREAMING:
http://mediaindonesia.com/streaming
