Latest News

Showing posts with label Berita Hoax. Show all posts
Showing posts with label Berita Hoax. Show all posts

Tuesday, January 8, 2019

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Ingkar Janji Perkara Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru?

lapangan-kerja

Pertanyaan: Dari berbagai isu 66 Janji Jokowi yang beredar, salah satunya adalah Jokowi ingkar janji menyediakan 10 juta lapangan kerja baru bagi rakyat. Benarkah?
Jawaban: Hoax! Justru setiap tahun Jokowi berhasil menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru. Jadi jika digabungkan dengan prediksi lapangan kerja baru tahun 2018, sudah jelas target itu telah terlampaui jauh, sekitar 13 juta lapangan kerja baru.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya kepada wartawan Kompas:
“Alhamdulillah, tiga tahun di bawah Pak Jokowi, ini kan lapangan kerja yang tercipta itu sudah melampaui target dari janji kampanye Jokowi-JK (Jusuf Kalla) pada saat pilpres yang lalu,… Nah pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta. Jadi sudah melampaui target 2 juta per tahun dari yang dijanjikan Pak Jokowi-JK,”
Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Ia lalu menjelaskan bahwa Total, dalam 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK (jika dihitung dari Oktober 2014) sudah menciptakan 8.460.000 tenaga kerja.

[HOAX] Benarkah Jokowi akan Menghapus Kementerian Agama?

Pertanyaan: Saya membaca broadcast di Whatsapp Group kalau Jokowi akan menghapus atau setidaknya mengubah Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Zakat dan Wakaf. Lebih lanjut lagi kewenangannya akan dipangkas. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Isu ini sudah muncul sejak awal penyusunan kabinet, yaitu September 2014, dan sudah dibantah, silakan lihat bantahannya di link ini:
  1. https://news.detik.com/berita/2692633/jokowi-kata-siapa-kemenag-dihapus-tetap-kementerian-agama-kok
  2. https://nasional.sindonews.com/read/902381/12/jokowi-bantah-kementerian-agama-mau-dihapus-1410937683
  3. http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/17/jokowi-bantah-kementerian-agama-dihapus
Jika memang hoax tersebut benar, tentu sudah sejak awal pemerintahan periode pertama (2014) Jokowi mengubah Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Haji dan Wakaf. Sebab di awal Jokowi memang mengajukan perubahan nama dan nomengklatur beberapa kementerian. Nyatanya tidak, sampai saat ini urusan agama di Indonesia masih dikelola oleh Kementerian Agama.
Pertanyaan: Apa saja kementerian baru atau berubah namanya pada masa Jokowi?
  1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. Ekonomi Kreatif dibuatkan lembaga bernama Bekraf
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
  4. Kementerian Ristek menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  5. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  7. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

[HOAX] Benarkah Tudingan @ardi_riau bahwa Tol Lampung Sudah Dibangun sejak 1998?

tol-sumateratol-sumatera

Pertanyaan: Saya melihat tweet dari akun @ardi_riau yang menyatakan bahwa Jokowi hanya meresmikan Tol Lampung-Bakaheuni, padahal pembangunannya sudah dilakukan tanpa henti sejak era 1998?
Jawaban: Hoax! Pada era SBY saja, Tol Sumatera baru tahap  mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera tanggal 17 September 2014, dalam arti tol ini belum eksis. Bagaimana mungkin tol yang belum eksis, diklaim dinyatakan sudah dibangun sejak 1998?
Pertanyaan: Lalu kapan sebenarnya pembangunan Tol Lampung – Bakauheuni dimulai?
Jawaban: Presiden Joko Widodo melakukan ground breaking pada tanggal 30 April 2015, yang menandai dimulainya pembangunan. Seluruh media sepakat dan serentak memberitakannya pada tanggal tersebut.
Sumber:

[HOAX] Benarkah Tweet @mbahuyok bahwa BPK Temukan Kebocoran Rp 44,052 Triliun dalam Pembangunan Infrastruktur Jokowi?

bpk-rmol

Pertanyaan: Saya melihat haters sibuk menyebarkan berita dari Rmol.co kalau ada penyimpangan atau kebocoran sebesar RP 44,052 Triliun dalam Pembangunan Infrastruktur Jokowi. Benarkah?
Jawaban: Hoax! Berita tersebut sudah dicabut dan Rmol mengakui kelalaiannya dalam memenuhi kaidah jurnalistik dalam menerbitkan berita tersebut. Berikut bunyi Klarifikasi dari Rmol di link berita yang dimaksud:
“Laman ini sebelumnya menampilkan artikel berita yang tidak memenuhi prinsip kerja-kerja jurnalistik. Redaksi meminta maaf kepada para pihak yang telah dirugikan.” RMOL, sumber: https://politik.rmol.co/read/2018/10/19/362535/BPK-Benarkan-Ada-Kebocoran-Di-Proyek-Infrastruktur-Jokowi-
Saat ini berita tersebut telah dihapus, namun ada situs lain yang sempat melakukan copy paste, berikut screenshot berita tersebut sebelum ada permintaan maaf:
Sumber: https://www.siagaindonesia.com/196690/bpk-temukan-kebocoran-proyek-infrastruktur-jokowi.html
Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan isu Rp 45 Triliun yang bochor bochor bochor selama masa pemerintahan Jokowi itu?
Jawaban: Keliru dan dipelintir. Yang dinyatakan oleh BPK adalah bahwa selama periode 2003-2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun. Jadi keliru dan hoax kalau dikatakan jumlah itu adalah penyelewengan selama masa Jokowi saja.
Sumber: https://economy.okezone.com/read/2018/10/04/20/1959556/bpk-sampaikan-447-temuan-berindikasi-pidana-senilai-rp45-6-triliun-ke-jokowi

[HOAX] Benarkah Tudingan @prabowo bahwa 99% Penduduk Indonesia Sangat Pas-Pasan?

99-persen.jpgPertanyaan: Saya membaca di media sosial berbagai akun haters memposting pernyataan Prabowo bahwa 99 Persen penduduk Indonesia hidup prihatin. Benarkah?

Jawaban: LAGI-LAGI KAMPANYE HOAX DAN BOHONG OLEH KUBU PRABOWO!  Kalimat kebohongan ini diucapkan Prabowo di Inna Heritage Hotel, Denpasar, Bali, pada tanggal 19 Oktober 2018 di hadapan Relawan Emak-Emak. Berikut kutipan langsung dari ceramah Prabowo:
“Hasil ini adalah data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, oleh lembaga-lembaga internasional yang nikmati kekayaan Indonesia kurang dari 1 persen. Yang 99 persen mengalami hidup yang sangat pas-pasan, bahkan sangat sulit.”
Kenyataannya tidak ada data yang bisa mendukung pernyataan bahwa 99 Persen Penduduk Indonesia hidup pas-pasan. Data BPS sendiri yang membantah hal ini. Berikut dilansir oleh detik:
Melansir data BPS, Selasa (23/10/2018), persentase penduduk miskin pada Maret 2018 ada sebesar 9,82%. Persentase itu setara dengan 25,95 juta penduduk Indonesia yang miskin.
BPS juga mencatat disparitas tingkat kemiskinan pada Maret 2018 antara kota dan desa cukup jauh. Persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,02%sementara di desa 13,2%. Persentase angka kemiskinan RI itu juga menurun dibandingkan data sebelumnya di September 2017 sebesar 10,12%. Persentase itu setara dengan 26,58 juta penduduk yang dianggap miskin.
Sementara dari sisi lokasi jumlah penduduk miskin paling banyak berada di pulau Jawa yakni 13,34 juta jiwa. Kedua Sumatera sebanyak 5,98 juta jiwa, Sulawesi 2,06 juta jiwa, Bali-Nusa Tenggara 2,05 juta jiwa, Maluku-Papua 1,53 juta jiwa dan Kalimantan 0,98 juta jiwa.
BPS adalah lembaga yang paling dipercaya dan secara rutin melakukan pendataan jumlah dan kondisi ekonomi Warga Negara Indonesia. Prabowo mendapatkan data 99 persen penduduk Indonesia hidup pas-pasan dari mana sumbernya?
Pertanyaan: Tidak adakah bantahan dari pemerintah maupun Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin terkait hal ini?
Jawaban: Tentu ada, berikut kutipan bantahan dari beberapa pejabat maupun tim kampanye Jokowi:
“Nggak mungkin 99 persen orang hidup pas-pasan kalau 70 persen orang puas dengan kinerja ekonomi pemerintah. Data dari mana? Masa seorang calon presiden Prabowo menggunakan data sampah dan sama sekali nggak valid seperti itu?” Ali Mochtar Ngabali, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan.
“Dikatakan 99 persen hidup pas-pasan itu data dari mana? Apakah ini data yang diambil dari pohon jambu di depan rumah pagi hari, lalu disampaikan ke media atau apa… Kita tunggu, kalau memang benar Pak Sandi punya resep kemiskinan kita akan turun dengan cepat, silakan disampaikan. Kalau Pak Prabowo bisa menurunkan angka pengangguran yang lebih keren dari Pak Jokowi, silakan sampaikan,” Raja Juli Antoni, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional
“Coba lihat kampung sana, bagaimana kehidupan masyarakat kita. Lihat ke desa dong. Jangan komentarinya di Jakarta…Ya kita kan bicara by data, bukan by nyeplos, kita ini kan dikontrol dari semua orang. Kalau pemerintah bicara sembarangan dikontrol oleh semuanya, bank dunia atau orang luar ngetawain kan begitu, semua by data,” Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan.

[HOAX] Benarkah Tudingan @fadlizon bahwa Jokowi Mengabaikan Nasib Guru Honorer?


guru-honorerPertanyaan: Saya membaca tweet anggota DPR dari Gerindra, Fadli Zon menuding pemerintah mengabaikan nasib guru honorer karena demo saja sampai tidur di jalan?
Jawaban: Hoax! Pertama, demo menyampaikan pendapat adalah hak tiap orang. Namun seharusnya koordinator demonstrasilah yang harus bertanggung jawab terhadap nasib para pendemo, termasuk mencarikan penginapan yang layak jika harus bermalam. Sama sekali bukan kesalahan pemerintah jika koordinator demonstrasi lalai lakukan kewajibannya.
Kedua, perhatian yang dimaksud tidak harus berupa pencitraan pura-pura peduli dan  bermanis-manis menemui pendemo, namun kenyataannya tidak melakukan apa-apa selain berjanji merekrut 1 juta guru.
Pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan AKSI NYATA untuk mengangkat nasib guru honorer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam peraturan ini, guru honorer mendapat kesempatan besar untuk mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru PNS.
Selain itu fokus perekrutan PNS pada tahun ini adalah profesi guru. “Pada tahun ini rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru,” kata Jokowi.

Tags